Berikut adalah struktur organisasi Pemerintah Kota Sorong (Pemkot Sorong). Struktur ini menggambarkan susunan pemerintahan dan unit-unit terkait dalam pemerintahan kota tersebut.

1. Wali Kota

• Wali Kota adalah kepala daerah yang memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sorong. Wali Kota juga berperan sebagai wakil pemerintah di tingkat kota.

2. Wakil Wali Kota

• Wakil Wali Kota mendampingi Wali Kota dalam pelaksanaan pemerintahan dan bertugas menggantikan Wali Kota dalam hal ketidakhadiran atau ketidakmampuan menjalankan tugas.

3. Sekretaris Daerah (Sekda)

• Sekda berfungsi sebagai pembantu Wali Kota dalam administrasi pemerintahan dan koordinasi antar perangkat daerah di Pemkot Sorong.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD adalah unit pemerintahan yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Sorong. Beberapa SKPD yang ada di Pemkot Sorong antara lain:

• Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora)
  Bertanggung jawab atas pendidikan, pengembangan pemuda, dan olahraga di Kota Sorong.

• Dinas Kesehatan (Dinkes)
  Menangani masalah kesehatan dan pelayanan medis kepada masyarakat.

• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP)
  Menangani infrastruktur, perumahan, dan kawasan permukiman di Kota Sorong.

• Dinas Perhubungan (Dishub)
  Mengelola masalah transportasi dan perhubungan di kota.

• Dinas Kebudayaan (Disbud)
  Bertanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dan seni di Kota Sorong.

• Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
  Mengelola dan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di Kota Sorong.

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
  Menyusun perencanaan pembangunan di berbagai sektor untuk memajukan Kota Sorong.

• Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
  Bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia, terutama terkait pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Sorong.

• Inspektorat
  Berfungsi untuk melakukan pengawasan dan audit internal terhadap kinerja perangkat daerah di Pemkot Sorong.

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
  Mengelola keuangan daerah serta aset milik Pemkot Sorong.

5. Camat

• Camat adalah pejabat yang memimpin kecamatan. Di Kota Sorong terdapat beberapa kecamatan, dan masing-masing kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.

6. Lurah

• Lurah adalah pejabat yang memimpin kelurahan, yang merupakan satuan administratif terkecil dalam pemerintahan kota. Lurah bertanggung jawab dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong

• DPRD Kota Sorong terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilu. DPRD bertugas untuk membuat dan mengesahkan peraturan daerah serta mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat kota.